Berita Terkini

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur kembali melaksanakan program pendidikan pemilih berkelanjutan dengan menyasar pemilih muda di SMKN 1 Pacet, Senin (24/11). Kegiatan ini digelar pada fase non-tahapan sebagai lanjutan dari kunjungan sebelumnya ke sejumlah SMP dan SMA/SMK di berbagai kecamatan di Cianjur. Di hadapan para siswa, KPU Cianjur menegaskan bahwa sekolah merupakan ruang strategis untuk menanamkan nilai demokrasi sejak dini. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cianjur, Fikri Audah NSY, menyampaikan bahwa masa depan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi generasi muda. “Dalam sistem kenegaraan kita, masyarakat memegang peranan penting, termasuk dalam memilih pemimpin,” ujar Fikri di hadapan peserta kegiatan. Fikri menambahkan bahwa generasi muda diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar pada masa mendatang. Karena itu, mereka harus memahami isu-isu kebangsaan dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. “Teman-teman siswa-siswi SMKN 1 Pacet memiliki peran strategis dalam menentukan arah bangsa. Generasi muda harus melek politik dan mampu menilai calon pemimpin berdasarkan gagasan dan rekam jejak,” tegasnya. Melalui sesi paparan dan dialog, siswa diajak mengulas kembali hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami fungsi Pemilu dan Pilkada sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, serta pentingnya etika berpendapat di ruang publik. Literasi digital dan kewaspadaan terhadap hoaks politik juga menjadi materi utama, agar pemilih pemula terbiasa memeriksa informasi sebelum mengambil sikap. Dari pihak sekolah, Fajar Juliansyah mewakili SMKN 1 Pacet menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Pendidikan politik seperti ini sangat diperlukan agar siswa tidak hanya cerdas di kelas, tetapi juga memahami bagaimana berperan sebagai warga negara yang baik,” ujarnya. Diskusi berlangsung interaktif. Para siswa mengajukan pertanyaan seputar teknis kepemiluan, syarat menjadi pemilih, hingga wacana perbaikan penyelenggaraan Pemilu ke depan. ~MFA

Cianjur - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cianjur, Misbahudin, bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Fikri Audah NSY, didampingi Kasubbag Teknis dan Hukum, Sanatha Perguna, serta staf, mengikuti Program MH (Membahas Hukum) JDIH Seri #9 yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11) di Aula Husni Kamil Manik, Kantor KPU Jabar. Kegiatan ini mengusung tema “Pembangunan Zona Integritas dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU.” Hadir dalam kegiatan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan pentingnya komitmen bersama dari seluruh jajaran dalam membangun Zona Integritas (ZI). Ia menyebut, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik akan memperkuat integritas lembaga, memastikan efisiensi organisasi, dan mencegah potensi fraud melalui kartu kendali risiko. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menekankan perlunya pengelolaan SPIP yang berkualitas dengan dukungan seluruh komponen internal. Sementara Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jabar, Abdullah Sapi’i, mendorong KPU kabupaten/kota memperkuat budaya kerja dan tata kelola organisasi melalui In House Training. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Anabertha Sembiring menyampaikan bahwa pembangunan ZI merupakan wujud tekad mewujudkan satuan kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Integritas penyelenggara pemilu, ujarnya, menjadi fondasi kepercayaan masyarakat dan harus dijaga melalui budaya kerja profesional serta bebas korupsi. Perwakilan Inspektorat KPU, Gusni Yulianti dan Tinu Christaning, mengingatkan agar satuan kerja segera menyesuaikan SK Satgas SPIP dan aktif berkonsultasi guna menghindari kesalahan penerapan. Menutup kegiatan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Aneu Nursifah, mengajak seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat mengimplementasikan pembangunan ZI dan kartu kendali SPIP sesuai regulasi, guna mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang bersih, akuntabel, dan melayani. ~MFA

Cianjur - Dalam upaya meningkatkan pemahaman serta kapasitas pegawai, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur kembali menyelenggarakan kegiatan Knowledge Sharing di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (3/11) di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Cianjur. Narasumber utama dalam kegiatan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cianjur, Misbahudin, menyampaikan materi terkait pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, khususnya di internal KPU Kabupaten Cianjur. Selain itu, ia juga memaparkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilaksanakan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Fikri Audah NSY, turut membagikan hasil Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM serta peluncuran Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PKS) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Fikri juga menyampaikan peran Satgas PKS dalam memastikan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual benar-benar hidup dalam budaya kerja sehari-hari. Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual bukan sekadar urusan regulasi, melainkan bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang aman, beretika, dan setara. Pembentukan Satgas ini menjadi wujud kesadaran bersama bahwa demokrasi yang berintegritas hanya dapat tumbuh di ruang yang bebas dari kekerasan dan pelecehan dalam bentuk apa pun. ~MFA

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur melaksanakan apel pagi rutin di halaman kantor KPU Cianjur pada Senin (3/11). Apel pagi dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur, Muhammad Thomas Iqbal, yang bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, Thomas Iqbal menekankan pentingnya pemeliharaan serta optimalisasi sarana dan prasarana kantor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja seluruh pegawai. Ia menyampaikan bahwa fasilitas yang memadai dan tertata baik akan turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang. “Lingkungan kerja yang bersih, tertib, dan terawat adalah cerminan kedisiplinan serta tanggung jawab bersama. Dengan menjaga dan memanfaatkan fasilitas kantor secara optimal, kita turut berkontribusi dalam membangun citra lembaga yang profesional dan berintegritas,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pegawai agar terus meningkatkan semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam menjaga lingkungan kerja. Apel pagi diakhiri dengan doa bersama dan ajakan untuk terus memperkuat koordinasi serta semangat kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur. ~MFA

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menerima kunjungan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Syaiful Bahri, di Kantor KPU Kabupaten Cianjur pada Rabu (29/10). Dalam kunjungan tersebut, Syaiful Bahri didampingi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Muchamad Ridwan, bersama Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rustiman, serta Sekretaris, Kasubag Rendatin, dan staf sekretariat. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di Kabupaten Cianjur. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Provinsi menyoroti pelaksanaan PDPB Triwulan III serta perkembangan kegiatan Triwulan IV yang saat ini tengah berlangsung. Ketua KPU Kabupaten Cianjur menyampaikan bahwa proses PDPB di wilayahnya selama ini berjalan dengan baik, dengan mengedepankan koordinasi bersama Bawaslu dan para pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut turut diamini oleh pihak Bawaslu, yang menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antar lembaga merupakan kunci utama dalam memastikan akurasi data pemilih dan kelancaran tahapan menuju Pemilu mendatang. ~MFA

Cianjur - KPU Kabupaten Cianjur menghadiri Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025 sekaligus peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 yang diselenggarakan KPU RI pada 17–19 Oktober 2025 di Jakarta dalam format hybrid. KPU Kabupaten Cianjur mengikuti secara daring, diwakili Fikri Audah NSY (Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat) dan Ipan Yuspian Firmansyah (Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia). Rapat dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dilanjutkan pengarahan Anggota KPU RI: August Mellaz, Iffa Rosita, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik. Dalam sambutan pembuka, Afif menekankan pentingnya dimensi sosial dan komunikasi publik dalam setiap penyelenggaraan pemilu: “Pemilu itu konteks, bukan sekadar teks. Kita tidak cukup mengatakan KPU berintegritas — tapi harus menunjukkannya lewat indikator dan kerja nyata.” KPU RI juga mengapresiasi kerja-kerja KPU di daerah yang konsisten mendorong sosialisasi dan pendidikan pemilih pasca pemilu dan pemilihan. Pada kesempatan ini, KPU RI meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada sebagai alat untuk mengukur peran serta masyarakat pada setiap tahapan pilkada, yang diletakkan untuk menghadirkan potret lebih utuh tentang partisipasi. Sejalan dengan itu, KPU RI terus memperkuat peran kelembagaan sebagai pusat pengetahuan kepemiluan, antara lain melalui pengembangan Museum Kepemiluan yang saat ini telah menghimpun sekitar 5.000 koleksi. Turut hadir Eberta Kawima (Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU RI) dan Nanang Priyatna (Inspektur Utama Setjen KPU RI), serta jajaran Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi/KIP Aceh dari seluruh Indonesia. ~NSY