Berita Terkini

Cianjur - KPU Kabupaten Cianjur mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #8 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada dan diikuti KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Rabu (26/11). Dari KPU Cianjur kegiatan dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cianjur, Fikri Audah NSY, didampingi oleh Kasubag Sosdiklihparmas dan SDM, Ipan Yuspian Firmansyah, beserta staf. Acara dibuka oleh Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedia Ardia, dan menghadirkan Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Astri Megatari, sebagai keynote speaker. Dalam paparannya, para peserta mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai berbagai bentuk hoaks dan disinformasi yang kerap muncul pada momentum Pilkada, dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta strategi KPU dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan edukasi publik agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid. Narasumber utama dalam kegiatan, Ketua Divisi Sosdiklihparmas KPU Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, memaparkan definisi hoaks, dampak negatifnya, serta langkah-langkah untuk menangkal hoaks. Disebutkan bahwa upaya melawan hoaks dapat dilakukan baik secara personal maupun kelembagaan, serta memerlukan peran aktif masyarakat, peserta pemilu, dan instansi pemerintahan. Adapun pemateri kedua, Ketua Divisi Sosdiklihparmas KPU Kabupaten Pangandaran, Maskuri Sudrajat menyampaikan materi mengenai definisi hoaks, ciri-ciri hoaks dalam Pilkada, dampaknya, serta strategi penanggulangannya, termasuk penguatan peran masyarakat dalam ekosistem digital.

Cianjur - KPU Kabupaten Cianjur mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Keprotokolan yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal KPU RI secara daring, Selasa (25/11). Sesuai undangan, peserta dari KPU Kabupaten Cianjur terdiri atas satu orang staf dari setiap Subbagian yang membidangi keprotokolan serta seluruh CPNS di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam mendukung pelaksanaan layanan keprotokolan di lingkungan KPU. Materi pelatihan mencakup tiga pokok utama. Materi pertama adalah Etika dan Etiket Keprotokolan yang disampaikan oleh Kasubbag Persidangan Sekjen KPU RI. Pada sesi ini dijelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan tugas protokol, termasuk sikap, komunikasi, dan tata krama yang tepat dalam setiap kegiatan resmi KPU. Materi kedua mengenai Manajemen Keprotokolan, disampaikan oleh Kasubbag Protokol. Sesi ini menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tugas-tugas protokol secara efektif agar setiap kegiatan KPU berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai standar yang berlaku. Materi terakhir membahas Keprotokolan di Lingkungan KPU, meliputi tata tempat, tata upacara bendera, serta tata upacara nonbendera. Pada sesi ini peserta mendapatkan pemahaman teknis terkait penataan dan penyusunan acara resmi KPU sehingga mampu menerapkan ketentuan keprotokolan dalam setiap kegiatan kedinasan. ~EDR

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur kembali melaksanakan program pendidikan pemilih berkelanjutan dengan menyasar pemilih muda di SMKN 1 Pacet, Senin (24/11). Kegiatan ini digelar pada fase non-tahapan sebagai lanjutan dari kunjungan sebelumnya ke sejumlah SMP dan SMA/SMK di berbagai kecamatan di Cianjur. Di hadapan para siswa, KPU Cianjur menegaskan bahwa sekolah merupakan ruang strategis untuk menanamkan nilai demokrasi sejak dini. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cianjur, Fikri Audah NSY, menyampaikan bahwa masa depan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi generasi muda. “Dalam sistem kenegaraan kita, masyarakat memegang peranan penting, termasuk dalam memilih pemimpin,” ujar Fikri di hadapan peserta kegiatan. Fikri menambahkan bahwa generasi muda diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar pada masa mendatang. Karena itu, mereka harus memahami isu-isu kebangsaan dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. “Teman-teman siswa-siswi SMKN 1 Pacet memiliki peran strategis dalam menentukan arah bangsa. Generasi muda harus melek politik dan mampu menilai calon pemimpin berdasarkan gagasan dan rekam jejak,” tegasnya. Melalui sesi paparan dan dialog, siswa diajak mengulas kembali hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami fungsi Pemilu dan Pilkada sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, serta pentingnya etika berpendapat di ruang publik. Literasi digital dan kewaspadaan terhadap hoaks politik juga menjadi materi utama, agar pemilih pemula terbiasa memeriksa informasi sebelum mengambil sikap. Dari pihak sekolah, Fajar Juliansyah mewakili SMKN 1 Pacet menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Pendidikan politik seperti ini sangat diperlukan agar siswa tidak hanya cerdas di kelas, tetapi juga memahami bagaimana berperan sebagai warga negara yang baik,” ujarnya. Diskusi berlangsung interaktif. Para siswa mengajukan pertanyaan seputar teknis kepemiluan, syarat menjadi pemilih, hingga wacana perbaikan penyelenggaraan Pemilu ke depan. ~MFA

Cianjur - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cianjur, Misbahudin, bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Fikri Audah NSY, didampingi Kasubbag Teknis dan Hukum, Sanatha Perguna, serta staf, mengikuti Program MH (Membahas Hukum) JDIH Seri #9 yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11) di Aula Husni Kamil Manik, Kantor KPU Jabar. Kegiatan ini mengusung tema “Pembangunan Zona Integritas dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU.” Hadir dalam kegiatan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan pentingnya komitmen bersama dari seluruh jajaran dalam membangun Zona Integritas (ZI). Ia menyebut, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik akan memperkuat integritas lembaga, memastikan efisiensi organisasi, dan mencegah potensi fraud melalui kartu kendali risiko. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menekankan perlunya pengelolaan SPIP yang berkualitas dengan dukungan seluruh komponen internal. Sementara Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jabar, Abdullah Sapi’i, mendorong KPU kabupaten/kota memperkuat budaya kerja dan tata kelola organisasi melalui In House Training. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Anabertha Sembiring menyampaikan bahwa pembangunan ZI merupakan wujud tekad mewujudkan satuan kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Integritas penyelenggara pemilu, ujarnya, menjadi fondasi kepercayaan masyarakat dan harus dijaga melalui budaya kerja profesional serta bebas korupsi. Perwakilan Inspektorat KPU, Gusni Yulianti dan Tinu Christaning, mengingatkan agar satuan kerja segera menyesuaikan SK Satgas SPIP dan aktif berkonsultasi guna menghindari kesalahan penerapan. Menutup kegiatan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Aneu Nursifah, mengajak seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat mengimplementasikan pembangunan ZI dan kartu kendali SPIP sesuai regulasi, guna mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang bersih, akuntabel, dan melayani. ~MFA

Cianjur - Dalam upaya meningkatkan pemahaman serta kapasitas pegawai, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur kembali menyelenggarakan kegiatan Knowledge Sharing di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (3/11) di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Cianjur. Narasumber utama dalam kegiatan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cianjur, Misbahudin, menyampaikan materi terkait pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, khususnya di internal KPU Kabupaten Cianjur. Selain itu, ia juga memaparkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilaksanakan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Fikri Audah NSY, turut membagikan hasil Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM serta peluncuran Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PKS) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Fikri juga menyampaikan peran Satgas PKS dalam memastikan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual benar-benar hidup dalam budaya kerja sehari-hari. Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual bukan sekadar urusan regulasi, melainkan bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang aman, beretika, dan setara. Pembentukan Satgas ini menjadi wujud kesadaran bersama bahwa demokrasi yang berintegritas hanya dapat tumbuh di ruang yang bebas dari kekerasan dan pelecehan dalam bentuk apa pun. ~MFA

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur melaksanakan apel pagi rutin di halaman kantor KPU Cianjur pada Senin (3/11). Apel pagi dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur, Muhammad Thomas Iqbal, yang bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, Thomas Iqbal menekankan pentingnya pemeliharaan serta optimalisasi sarana dan prasarana kantor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja seluruh pegawai. Ia menyampaikan bahwa fasilitas yang memadai dan tertata baik akan turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang. “Lingkungan kerja yang bersih, tertib, dan terawat adalah cerminan kedisiplinan serta tanggung jawab bersama. Dengan menjaga dan memanfaatkan fasilitas kantor secara optimal, kita turut berkontribusi dalam membangun citra lembaga yang profesional dan berintegritas,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pegawai agar terus meningkatkan semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam menjaga lingkungan kerja. Apel pagi diakhiri dengan doa bersama dan ajakan untuk terus memperkuat koordinasi serta semangat kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur. ~MFA