Berita Terkini

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur melaksanakan audiensi dengan Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, pada Sabtu (28/6) di Ruang Kerja Bupati, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Kehadiran jajaran KPU Cianjur disambut hangat oleh Bupati yang didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo, beserta jajaran. Dalam pertemuan ini, Ketua dan Anggotan KPU Cianjur menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2004. Laporan tersebut menjadi bagian dari dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan demokrasi di Kabupaten Cianjur, yang diharapkan menjadi arsip kelembagaan berkelanjutan serta rujukan bagi generasi penyelenggara pemilu di masa mendatang. Selain itu, KPU Cianjur juga memaparkan program kerja di masa non - tahapan, termasuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pendidikan pemilih berkelanjutan. Program ini direncanakan akan dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah dan dinas terkait guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bupati Cianjur menyambut positif langkah KPU dan menegaskan komitmen pemerintas daerah untuk mendukung kegiatan serta program KPU. ia juga menekankan pentingnya koordinasi berkesinambungan agar setiap tahapan pemilu berjalan aman, lancar, dan tertiba - LK.

Cianjur - Dalam upaya meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penyusuna laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur, Muhammad Thomas Iqbal, memimpin rapat internal sekretariat dengan beragendakan Sharing Knowledge Penyusunan Laporan SKP melalui E - Kinerja. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mohammad Hatta, Kantor KPU Kabupaten Cianjur ini diikuti para Kepala Subbagian dan seluruh pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur. Bertindak sebagai fasilitator, Kasubbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Ipan Yuspian Firmansyah, memaparkan pentingnya pemahaman sejak dini mengenai konsep SKP serta teknis pelaporannya melalui aplikasi E - Kinerja. Menurutnya, ASN masa kini dituntut untuk adaptif dan transparan. "Melalui E - Kinerja, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja dilakukan secara digital, efisien, dan akuntabel', ujarnya. Hal ini menjadi perhatian khususnya bagi PPPK dan CPNS yang untuk pertama kalinya akan menyampaikan pelaporan SKP secara elektronik. Dari situasi tersebut antusiasme peserta terlihat tinggi, terbukti dari keterlibatan aktif dalam sesi praktik dan simulasi penyusunan SKP. Diskusi interaktif pun memperdalam pemahaman, terutama dalam menyusun SKP yang relavan dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing jabatan. Melalui kegiatan ini, Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur berharap seluruh jajaran pegawai semakin siap dan terampil menyusun laporan kinerja secepat tepat, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku - LK.

Cianjur - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Cianjur, Abdulatif bersama Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta staf, mengikuti Rapat Kerja Divisi Teknis Penyelenggaraan bersama KPU kabupaten/kota se - Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda konsolidasi kelembagaan pasca pelaksanaan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat kerja yang digelar secara daring pada Kamis (26/6/2025) ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Kegiatan menjadi lanjutan dari proses evaluasi sekaligus penguatan teknis kelembagaan dalam rangka menyongsong tahapan Pemilihan Serentak 2024. Forum ini diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, serta seluruh staf teknis dari KPU Provinsi Jawa Barat. Fokus kajian rapat mencakup tujuh tema strategis Pemilu dan Pemilihan 2024. Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro menegaskan betapa pentingnya forum tersebut agar dapat menjadi sebuah wadah untuk menyerap pengalaman teknis dari penyelenggaraan tahapan sebelumnya sekaligus menyusun rancangan kebijakan ke depan. Tujuh isu strategis yang dibahas meliputi: Sistem Pemilu, Penataan Daerah Pemilih, Metode Verifikasi Partai Politik, Desain Surat Suara, Pencalonan Kampanye, dan Dana Kampanye, serta Prosedur dan Teknologi Informasi. Untuk memperkuat kolaborasi antar daerah, KPU kabupaten/kota dibagi ke dalam kelompok berdasarkan subtema yang telah ditentukan. Setiap satuan kerja wajib mendalami minimal dua tema strategis agar secara kolektif di tingkat provinsi dan dapat mencakup seluruh isu yang dibahas - LK.

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menggelar rapat pleno mingguan untuk minggu ke - 4 Bulan Juni 2025, pada Kamis (26/6). Rapat diselenggarakan pada Ruang Rapat KPU Kabupaten Cianjur, rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Cianjur dan dihadiri para anggota, Sekretaris, Kepala Subbagian, serta staf sekretariat. Agenda rapat kali ini membahas mengenai informasi terkini dari setiap divisi, lalu mengenai perkembangan agenda sebelumnya, serta persiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 yang dijadwalkan pada awal Juli mendatang. Selain itu, dibahas pula langkah awal KPU Kabupaten Cianjur dalam menjalin komunikasi dengan sejumlah lembaga pendidikan dan dinas terkait untuk menjajaki kerja sama pada program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menyasar berbagai lembaga pendidikan sebagai salah satu upaya memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula. Melalui rapat pleno ini, KPU Kabupaten Cianjur menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus membangun sinergi dengan berbagai pihak demi optimalisasi pelaksanaan program strategis kelembagaan secara berkesinambungan.

Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur turut ambil bagian dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakn oleh KPU Republik Indonesia pada Rabu, 25  Juni 2025. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta operator/admin e-PPID dari seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Indonesia. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya KPU RI dalam memperkuat pemahaman terhadap regulasi yang mengatur tata kelola informasi publik di lingkungan KPU, yakni Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas regulasi sebelumnya. Kedua aturan ini menegaskan pentingnya pelayanan informasi yang transparan, profesional, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat mampu mengimplementasikan regulasi tersebut secara optimal di lingkungan kerja masing - masing, guna mendorong terwujudnya pelayanan informasi publik yang modern dan berbasis teknologi informasi. KPU Kabupaten Cianjur sendiri menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam menghadirkan layanan informasi yang terbuka, responsif, dan terpecaya kepada masyarakat - LK.

Cianjur - Sebagai bagian dari upaya pengelolaan aset negara yang tertib, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur melaksanakan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Senin 23 Juni 2025. Kegiatan ini dimulai dari penyisiran gudang BMN dan akan dilanjutkan ke seluruh ruangan serta fasilitas kantor dalam beberapa hari ke depan. Tim inventarisasi melakukan pengecekan kondisi barang, pencocokan data fisik dengan administrasi, serta pelabelan untuk memastikan keakuratan data aset. Tak hanya itu, dilakukan juga perawatan berkala serta perbaikan pada BMN yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Seluruh proses ini bertujuan untuk menjaga agar aset tetap dalam kondisi baik dan siap mendukung tugas - tugas kelembagaan, khususnya dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu mendatang. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan mengelola aset negara secara profesional, tertib, dan penuh tanggung jawab -LK.