KPU Cianjur Hadiri Rakornas Manajemen Risiko 2025, Dorong Penguatan Integritas Kelembagaan
Cianjur - Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur tampak mengikuti pemamparan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Manajemen Risiko dan Penyusunan Risk Register Tahun 2025 yang digelar oleh KPU RI dan dilaksanakan secara daring, pada Kamis (12/6). Terlihat bahwa kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Cianjur Muchamad Ridwan, Sekretaris Muhammad Thomas Iqbal, para Kepala Subbagian, serta staff, bersama seluruh jajaran KPU se - Indonesia.
Dalam sambutan pembukaanya, Ketua KPU RI mochammad Afifuddin menekankan pentingnya efisiensi kerja dan tata kelola kelembagaan yang baik. Ia menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Risk Register sebagai bentuk kontrol risiko dalam organisasi.
Menariknya, dalam salah satu sesi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita menjelaskan secara rinci bahwa dengan adanya manajemen risiko memainkan peran penting dalam hal melindungi nilai - nilai kelembagaan. Ia menyebut bahwa proses penanganan manajemen risiko tidak berhenti pada identifikasi dan analisis saja, tetapi termasuk pada hal evaluasi serta penanganan risiko secara strategis. Dengan adanya keterlibatan seluruh pihak dan integrasi dengan kebijakan organisasi menjadi kunci utama efektivitas sistem ini.
Tidak hanya itu saja, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut memberikan lima poin perhatian dalam tata kelola risiko, termasuk urgensi penyusunan kamus risiko dan pelaporan berkala. Hasil dari paparan BPKP ini cukup untuk membuka wawasan terhadap peserta untuk menekankan betapa pentingnya dokumentasi dan pengawasan yang berkesinambungan.
Melalui pendekatan kolektif ini, KPU RI berharap dengan adanya manajemen risiko tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab struktural semata, tetapi menjadi sebuah tenaga kerja yang melekat di seluruh jenjang organisasi. KPU Kabupaten Cianjur memperlihatkan komitmennya untuk memperkuat intergritas kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi - LK.
