Berita Terkini

Cianjur - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklihparmas dan SDM) KPU Kabupaten Cianjur, Fikri Audah NSY, bersama Kasubbag Sosdiklihparmas dan SDM, Ipan Yuspian Firmansyah, dan Staf mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #2 bertema “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan: Best Practice Menjaga Kesadaran Politik Masyarakat” yang digelar daring melalui Zoom Meeting oleh KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Rabu (15/10).

Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Sosdiklihparmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kabag Parmas dan SDM, Yunike Puspita, serta Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Fahmi Kamal. Dalam sambutannya, Hedi menyampaikan pentingnya kesinambungan program pendidikan pemilih agar kesadaran politik masyarakat tetap terjaga, meski di luar masa tahapan pemilu dan pilkada.

Sesi pemaparan menghadirkan tiga narasumber dari KPU kabupaten/kota di Jawa Barat, yakni Deden Saripudin (KPU Kabupaten Majalengka), Leisa Dera (KPU Kota Tasikmalaya), dan Cecep Hamzah Pansuri (KPU Kabupaten Tasikmalaya). Ketiganya berbagi praktik baik (best practice) dalam menjaga keberlanjutan pendidikan pemilih di wilayah masing-masing.

Dalam sesi pemaparan, peserta mendapatkan berbagai strategi efektif dalam mengembangkan pendidikan pemilih berkelanjutan yang mencakup empat aspek utama, yakni komunitas, digitalisasi, pendidikan, dan kolaborasi.

• Pada aspek komunitas, kegiatan sosialisasi kepemiluan dikemas melalui pendekatan budaya lokal dan interaksi sosial yang menyisipkan pesan-pesan demokrasi.
• Melalui digitalisasi, berbagai inisiatif seperti kampanye interaktif di media sosial, podcast, situs web informatif, serta layanan chatbot digunakan untuk memperluas jangkauan informasi kepemiluan.
• Dalam bidang pendidikan, pelaksanaan program edukasi demokrasi di sekolah dan masyarakat dilakukan secara rutin, termasuk penyusunan modul dan kegiatan berbasis kompetisi untuk pelajar.
• Pada aspek kolaborasi, KPU di daerah bekerja sama dengan berbagai instansi, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk memperluas dampak program pendidikan pemilih.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya menginternalisasi nilai-nilai pelayanan publik yang berorientasi pada akhlak dan profesionalisme dalam kegiatan kepemiluan. Melalui pelatihan internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, KPU di daerah berupaya memperkuat kemampuan komunikasi publik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sesi diskusi, peserta saling bertukar gagasan mengenai bentuk kegiatan pendidikan pemilih luring bagi pemilih pemula dan kelompok muda, kerja sama dengan lembaga kependudukan dalam perekaman data pemilih, serta strategi membangun citra positif KPU melalui kegiatan yang adaptif dan kolaboratif.

Menutup kegiatan, Kabag Parmas dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, mengimbau agar jajaran Parmas KPU kabupaten/kota terus menyampaikan inovasi dan peningkatan kinerja KPU (continuous improvement) kepada publik melalui media sosial serta melakukan evaluasi berkala terhadap setiap program.
Sementara itu, Ketua Divisi Sosdiklihparmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, berpesan agar jajaran KPU tetap berpegang pada aturan dan nilai integritas dalam setiap langkah.

“Selama kita berjalan sesuai aturan dan norma, teruslah maju. Kebaikan dan keburukan sering kali hanya soal perspektif, namun kewajiban kita adalah melaksanakan kebijakan dengan berpegang pada aturan,” ujarnya menutup kegiatan. ~MFA