KPU Cianjur Ikuti Rapat Koordinasi Pensertipikatan Barang Milik Negara
CIANJUR – KPU Kabupaten Cianjur mengikuti Rapat Koordinasi Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Satuan Kerja KPU Tahun Anggaran 2026, Kamis (21/9). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, khususnya aset berupa tanah yang berada pada satuan kerja KPU.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai forum untuk membahas berbagai hal terkait proses pensertipikatan BMN berupa tanah, termasuk pemenuhan kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung yang diperlukan. Pensertipikatan aset tanah menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan aset negara, sekaligus mendukung tertib administrasi dalam pengelolaan BMN.
Melalui rapat koordinasi tersebut, satuan kerja KPU diharapkan memiliki pemahaman yang selaras mengenai mekanisme dan tahapan pensertipikatan aset tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi yang dilakukan juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti, sehingga proses pensertipikatan dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan administrasi yang dipersyaratkan.
Pengelolaan BMN yang tertib merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap aset negara perlu dikelola, dicatat, dimanfaatkan, dan ditatausahakan secara tepat agar dapat memberikan kepastian serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara berkelanjutan.
Bagi KPU Kabupaten Cianjur, penataan dan pengamanan aset negara menjadi salah satu bagian dari komitmen dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan memastikan aset negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan proses pensertipikatan BMN berupa tanah pada satuan kerja KPU, sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antarjajaran dalam penyelesaian administrasi aset. Dengan pengelolaan BMN yang tertib, transparan, dan akuntabel, KPU Kabupaten Cianjur terus berupaya mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
#KPUMelayani
